Partisipasi masyarakat kembali ditekankan sebagai faktor penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia mengajak warga Surabaya ikut mengawal sekaligus menyukseskan program tersebut melalui pengawasan dan keterlibatan aktif.
Dalam sosialisasi di Surabaya, Indah menilai keterlibatan publik sangat dibutuhkan agar pelaksanaan MBG berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat yang optimal bagi penerima. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kontrol sosial dari masyarakat.
Ia mendorong warga untuk tidak ragu menyampaikan masukan maupun laporan apabila menemukan ketidaksesuaian di lapangan. Jalur yang dapat digunakan antara lain melalui perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) atau Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sesuai wilayah masing-masing.
Ajakan ini sejalan dengan upaya membangun sistem pelaksanaan program yang terbuka. Dengan adanya saluran pengaduan dan masukan, pemerintah diharapkan dapat lebih cepat mengoreksi persoalan teknis maupun administratif yang berpotensi menghambat kualitas layanan gizi.
Indah juga menegaskan bahwa MBG merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi bangsa. Program tersebut diposisikan sebagai investasi sumber daya manusia, karena akses gizi yang baik sejak usia dini dinilai penting untuk membentuk generasi sehat dan kompetitif.
Ia menyebut pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai langkah strategis dalam menyiapkan generasi Indonesia yang tangguh, profesional, dan berdaya saing global. Dalam konteks itu, keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan MBG menjadi hal yang tidak bisa dianggap sepele.
Di sisi lain, Indah menekankan batas perannya sebagai anggota DPR. Ia menjelaskan bahwa fungsi yang dijalankannya adalah pengawasan terhadap program yang bersumber dari APBN, bukan mengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan pemahaman publik agar tidak muncul salah persepsi mengenai pembagian tugas antara legislatif dan eksekutif. DPR, menurutnya, bertugas memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya sampai ke masyarakat.
Indah mengapresiasi antusiasme peserta sosialisasi yang aktif berdiskusi bersama narasumber dari BGN. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar memberi pemahaman mengenai tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan program MBG.
Pada akhirnya, ia menilai pengawasan publik dan partisipasi warga merupakan kunci agar program MBG dapat memberikan dampak nyata. Kalau gizinya kuat dan pengawasannya jalan, yang tumbuh bukan cuma badan anak-anak—kepercayaan publik juga ikut sehat.
