Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan “Dewan Perdamaian” yang ia dorong pembentukannya akan mengumumkan paket komitmen besar untuk Gaza. Dalam pernyataannya, Trump mengklaim para anggota dewan tersebut telah berjanji menyalurkan lebih dari 5 miliar dolar AS untuk bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi.
Trump menyampaikan klaim itu melalui pernyataan publik terkait agenda pertemuan di Donald J Institute of Peace. Ia menyebut pada 19 Februari, dirinya bersama para anggota Dewan Perdamaian akan mengumumkan janji pendanaan yang disebut melampaui 5 miliar dolar, sebagai bagian dari rencana pemulihan kawasan yang terdampak konflik.
Selain dana, Trump juga menyampaikan dewan tersebut akan menyediakan ribuan personel untuk Pasukan Stabilitas Internasional dan kepolisian lokal. Tujuannya, menurut narasi Trump, adalah menjaga perdamaian dan keamanan bagi warga Gaza setelah fase tertentu perjanjian gencatan senjata berjalan.
Di media sosial Truth Social, Trump menggambarkan Dewan Perdamaian sebagai badan internasional yang “paling penting dalam sejarah” dan mengklaim organisasi itu memiliki “potensi tak terbatas”. Pernyataan ini menambah sorotan, karena ide dewan tersebut sebelumnya dipahami sebagai kelompok kecil pemimpin dunia untuk mengawasi rencana perdamaian khusus Gaza.
Trump juga menekan Hamas agar mematuhi janji terkait demiliterisasi total dan segera. Ia menyebut poin itu sebagai bagian krusial fase kedua gencatan senjata di Gaza yang disebut ditengahi Amerika Serikat dan ditandatangani Israel serta Hamas pada Oktober 2025, dengan dukungan PBB terhadap rencana tersebut.
Menurut gambaran fase kedua, Israel akan menarik pasukannya secara bertahap dari Jalur Gaza. Di saat yang sama, Hamas diminta melucuti senjata, sementara pasukan internasional dikerahkan untuk memastikan keamanan wilayah. Kerangka ini menempatkan unsur internasional sebagai pengawas lapangan, bukan sekadar penjamin di atas kertas.
Namun, posisi Hamas tidak sederhana. Kelompok tersebut berulang kali menyatakan bahwa perlucutan senjata adalah “garis merah”, sehingga tuntutan demiliterisasi penuh berpotensi memicu tarik-ulur panjang. Dalam beberapa pernyataan, Hamas memberi sinyal kemungkinan penyerahan senjata hanya jika ada format pemerintahan Palestina di masa depan yang dipercaya, bukan sebagai syarat sepihak.
Di sisi lain, rencana Dewan Perdamaian disebut terus berkembang. Jika semula diproyeksikan sebagai kelompok kecil, Trump dikabarkan mengirim undangan ke sekitar 60 negara dan bahkan memberi isyarat dewan ini dapat meluas perannya untuk “mendamaikan konflik global” lainnya. Gambaran ini membuat dewan terlihat seperti “mini Dewan Keamanan” versi Trump, meski bentuk resminya belum jelas.
Klaim pendanaan lebih dari 5 miliar dolar akan menjadi titik uji pertama. Publik internasional biasanya menunggu detail: siapa penyumbang utamanya, bagaimana skema penyalurannya, mekanisme pengawasan penggunaan dana, dan syarat-syarat politik yang menyertainya. Dalam bantuan rekonstruksi pascakonflik, transparansi dan koordinasi sering menentukan keberhasilan.
Jika rencana ini benar berjalan, tantangan berikutnya adalah implementasi di lapangan: keamanan distribusi bantuan, pembagian peran dengan lembaga kemanusiaan, dan penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai. Sebab, dana besar tanpa kerangka operasional yang disepakati bersama dapat menimbulkan gesekan baru, terutama ketika isu demiliterisasi, kontrol wilayah, dan legitimasi pemerintahan masih diperdebatkan.
