Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah pusat akan mengalihkan anggaran pertanian dari daerah yang dinilai tidak serius menjalankan program cetak sawah. Sikap tegas ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional pertanian bersama jajaran pusat dan kepala dinas pertanian se-Indonesia.
Amran menilai program cetak sawah merupakan bagian penting dari upaya memperkuat produksi dan menjaga momentum swasembada pangan nasional, khususnya beras. Karena itu, pemerintah daerah diminta menunjukkan progres nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
Dalam arahannya, Amran menyebut kabupaten atau provinsi yang tidak serius dapat dievaluasi bahkan “dinolkan” anggarannya, lalu anggaran tersebut dipindahkan ke daerah lain yang lebih siap bekerja. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab agar dana publik tidak terserap tanpa hasil.
Ia mengingatkan bahwa anggaran pertanian yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah merupakan amanah rakyat. Karena itu, seluruh program harus diwujudkan menjadi produksi nyata di lapangan, bukan berhenti pada target administratif.
Amran juga meminta para direktur jenderal di Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan dukungan bagi daerah yang progresnya baik. Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah dapat ditahan sementara bantuannya sampai menunjukkan perbaikan yang terukur.
Menurut Amran, kebijakan pengalihan anggaran bukan semata hukuman, tetapi juga bentuk perlindungan kepada daerah yang belum mampu menuntaskan target. Ia menilai lebih baik anggaran dialihkan daripada program berjalan setengah hati dan akhirnya gagal mencapai hasil optimal.
Selain itu, Amran yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan program cetak sawah tidak boleh kendur. Ia menginstruksikan seluruh kepala dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota untuk terus mempercepat cetak sawah, optimalisasi lahan, dan berbagai program strategis pertanian lainnya.
Dalam paparannya, Amran menyebut cetak sawah adalah fondasi keberlanjutan swasembada. Pada 2025, realisasi cetak sawah mencapai sekitar 200 ribu hektare, sementara target 2026 ditetapkan hingga 250 ribu hektare untuk menjaga daya dukung produksi nasional.
Ia menambahkan bahwa jika program cetak sawah dipadukan dengan optimalisasi lahan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, maka sistem swasembada pangan yang lebih berkelanjutan dapat terbentuk. Menurutnya, kombinasi program ini penting untuk memastikan ketahanan pangan tidak bersifat jangka pendek.
Dalam rapat yang sama, Amran juga mengevaluasi progres cetak sawah per provinsi dan meminta laporan kemajuan signifikan hingga akhir Maret 2026. Di luar padi, ia menegaskan pemerintah juga mempercepat swasembada kedelai dan bawang putih serta mendorong hilirisasi komoditas perkebunan seperti kakao, kopi, kelapa, dan lada, agar penguatan pangan dan kesejahteraan petani berjalan seimbang.
