Kabupaten Bandung dijadwalkan menjadi lokasi peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS 2026 sekaligus renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat. Agenda ini direncanakan berlangsung pada 14 April 2026 di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka. Pemerintah Kabupaten Bandung pun mulai menegaskan kesiapan mereka agar momen tersebut berjalan maksimal dan benar-benar memberi dorongan bagi percepatan penanganan rutilahu di daerah.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut dirinya telah bertemu dengan Dirjen Permukiman Kementerian PKP untuk membahas langsung pelaksanaan acara tersebut. Ia berharap agenda ini dapat menjadi momentum penting, bahkan membuka kemungkinan kehadiran Presiden. Pernyataan itu menunjukkan bahwa launching BSPS di Kabupaten Bandung diposisikan bukan sekadar seremoni administratif, tetapi juga sebagai panggung strategis untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan rumah tak layak huni.
Peluncuran itu nantinya tidak berdiri sendiri. Selain BSPS, acara juga akan dibarengi peluncuran KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan dari PT Permodalan Nasional Madani. Di saat yang sama, akan ada penandaan program gentengisasi renovasi rutilahu se-Jawa Barat. Salah satu aturan pentingnya adalah setiap rumah yang direnovasi harus memakai atap berbahan genteng dan tidak lagi menggunakan asbes.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelepasan 75 ribu genteng dari UMKM Jatiwangi oleh Menteri PKP beberapa waktu sebelumnya. Karena itu, program renovasi ini tidak hanya menyentuh sisi hunian warga, tetapi juga dikaitkan dengan penguatan UMKM lokal agar tetap berdaya saing. Jadi, dalam satu program ada dua sasaran yang berjalan bersama: memperbaiki kualitas rumah masyarakat sekaligus menjaga roda ekonomi produsen lokal tetap berputar.
Untuk BSPS yang bersumber dari APBN, penyalurannya dilakukan antara lain melalui anggota DPR RI di daerah pemilihan masing-masing. Beberapa alokasi yang disebut meliputi 700 unit dari Cucun Ahmad Syamsurijal, 169 unit dari Saiful Huda, dan 500 unit dari Sudjatmiko. Angka ini menunjukkan bahwa dukungan perbaikan rumah rakyat tidak hanya datang dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan jalur aspirasi politik yang cukup besar.
Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung hingga kini masih memiliki sekitar 45 ribu rumah tidak layak huni yang perlu diperbaiki. Tahun sebelumnya, pemerintah daerah telah mengusulkan perbaikan untuk 4.730 unit, dan pada tahun ini diharapkan realisasi bisa mencapai sekitar 5.000 unit. Dengan angka kebutuhan sebesar itu, launching di Cicalengka menjadi simbol bahwa pekerjaan besar masih menanti, dan percepatan tidak bisa dilakukan setengah hati.
Pemkab Bandung juga menyoroti rutilahu yang berada di kawasan perkebunan seperti lahan PTPN maupun Perhutani. Kini, menurut bupati, sudah ada kebijakan yang memungkinkan rumah-rumah di area tersebut mendapat bantuan renovasi dari APBN maupun APBD, asalkan ada surat keterangan bahwa rumah itu masih boleh ditempati minimal 10 tahun lagi. Ini membuka peluang baru bagi warga di wilayah yang sebelumnya lebih sulit tersentuh program perbaikan.
Karena itu, para camat di kawasan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali diminta segera mendata rutilahu warga yang tinggal di lahan PTPN agar bisa masuk ke skema bantuan. Langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung tidak ingin berhenti pada acara launching saja. Fokus akhirnya tetap pada satu hal: bagaimana makin banyak warga benar-benar tinggal di rumah yang lebih layak, lebih sehat, dan lebih aman. Kalau persiapan teknis, pendataan, dan koordinasi berjalan rapi, Cicalengka nanti bukan cuma jadi tempat peluncuran program, tapi juga bisa jadi titik awal gerak yang lebih serius.
