Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memperkuat langkah pencegahan penipuan digital dengan turun langsung ke masyarakat. Pendekatan tatap muka dipilih karena dianggap paling efektif untuk meningkatkan kewaspadaan warga, terutama kelompok lanjut usia yang dinilai cukup rentan menjadi sasaran berbagai modus penipuan berbasis telepon, pesan instan, dan layanan digital palsu.
Kepala Disdukcapil Kota Depok, Mary Liziawati, menegaskan bahwa kehadiran langsung petugas di lapangan menjadi kunci agar masyarakat benar-benar memahami ancaman yang mereka hadapi. Menurutnya, lansia memerlukan penjelasan yang sederhana, jelas, dan disampaikan secara langsung agar tidak mudah tertipu oleh pihak yang mengatasnamakan layanan resmi pemerintahan.
Untuk menjalankan upaya ini, Disdukcapil memanfaatkan berbagai program jemput bola yang sudah ada. Beberapa di antaranya adalah Gladis TikTok, Saba RW, Fastaraga, Fasta Marga, layanan Dejelitas, perekaman jemput bola, hingga kegiatan Car Free Day. Melalui program-program tersebut, petugas tidak hanya melayani administrasi kependudukan, tetapi juga menyisipkan edukasi tentang keamanan digital kepada masyarakat.
Dalam setiap sosialisasi, materi yang disampaikan difokuskan pada langkah-langkah pencegahan yang paling dasar namun sering diabaikan. Warga diimbau agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dari Disdukcapil melalui telepon atau WhatsApp, terutama bila meminta data pribadi, kode OTP, atau sejumlah pembayaran tertentu. Mary menegaskan bahwa Disdukcapil Kota Depok tidak pernah meminta hal-hal tersebut dalam bentuk apa pun.
Penegasan seperti ini penting karena banyak penipuan digital justru berhasil bukan karena modusnya sangat canggih, tetapi karena pelaku memanfaatkan rasa panik dan kurangnya informasi warga. Saat seseorang mendengar nama instansi resmi, apalagi dikaitkan dengan data kependudukan, respons spontan sering kali lebih cepat daripada proses berpikir jernih. Di situlah penipu biasanya masuk. Mereka memang ahli membuat orang takut dulu, mikir belakangan.
Selain memberi peringatan soal modus penipuan, petugas juga mendampingi masyarakat dalam penggunaan Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Pendampingan ini mencakup penjelasan proses aktivasi yang benar agar warga tidak tergoda menggunakan jalur-jalur tidak resmi yang justru membuka peluang penipuan. Dengan begitu, edukasi yang diberikan tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga membantu warga lebih percaya diri memakai layanan resmi secara aman.
Disdukcapil ingin memastikan masyarakat tidak sekadar menerima informasi satu arah, tetapi benar-benar memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi mencurigakan. Karena itu, jika warga merasa ragu terhadap sebuah pesan atau telepon yang mengatasnamakan instansi, mereka diminta memastikan terlebih dahulu melalui kanal resmi. Prinsipnya sederhana: kalau ragu, jangan buru-buru percaya, cek dulu sumbernya sampai jelas.
Lewat edukasi langsung yang diperluas ke berbagai titik layanan, Disdukcapil Depok sedang mencoba membangun benteng perlindungan dari tingkat paling dasar, yaitu kesadaran warga sendiri. Upaya ini penting karena ancaman penipuan digital terus berkembang dan tidak mengenal usia. Semakin masyarakat paham cara kerja layanan resmi, semakin kecil ruang gerak bagi penipu untuk bermain atas nama administrasi kependudukan.
