Industri otomotif Inggris mulai mendesak kejelasan dari Uni Eropa terkait penggunaan label “Made in Europe” dalam kebijakan industri baru blok tersebut. Permintaan ini muncul karena ketidakpastian definisi dinilai dapat memengaruhi keputusan investasi, terutama bagi perusahaan otomotif yang berbasis di Inggris tetapi masih sangat terhubung dengan pasar Eropa.
Asosiasi produsen dan pedagang otomotif Inggris, SMMT, menilai pembuat mobil membutuhkan kepastian sejak awal mengenai apakah produk dari Inggris tetap bisa dihitung dalam kategori “Made in Europe”. Bagi mereka, masalah ini bukan sekadar urusan istilah, melainkan menyangkut akses terhadap peluang pengadaan publik, subsidi, dan arah jangka panjang investasi manufaktur.
Kebingungan itu muncul setelah Komisi Eropa memperkenalkan rancangan kebijakan industri baru yang mendorong prioritas “Made in Europe” untuk sektor strategis seperti baterai, kendaraan listrik, panel surya, aluminium, semen, baja, energi terbarukan, dan teknologi hijau. Dalam proposal tersebut, negara yang memiliki perjanjian dagang dengan Uni Eropa memang bisa masuk dalam cakupan tertentu, tetapi pengecualian detailnya baru akan diumumkan setelah undang-undang disahkan.
Bagi Inggris, situasi ini menjadi rumit karena negara tersebut sudah keluar dari Uni Eropa sejak 2020. Walau masih memiliki hubungan dagang dengan blok tersebut, banyak regulasi baru Uni Eropa belum menjelaskan secara tegas bagaimana perlakuan terhadap Inggris, terutama dalam sektor yang dinilai strategis seperti otomotif dan teknologi hijau.
Direktur SMMT Michael Hawes mengatakan tujuan awal kebijakan itu sebenarnya untuk memperkuat daya saing industri Eropa terhadap tekanan dari negara berbiaya rendah, khususnya China. Menurutnya, Inggris bukan negara berbiaya rendah, sehingga seharusnya semangat kebijakan ini tidak diarahkan untuk menghambat hubungan dagang Inggris-Uni Eropa yang selama ini tetap saling bergantung.
Kekhawatiran itu cukup masuk akal bila melihat besarnya nilai perdagangan mobil antara Inggris dan Uni Eropa yang mencapai sekitar 80 miliar euro per tahun. Kedua pihak masih menjadi pasar mobil penumpang terbesar satu sama lain, dan Inggris juga disebut sebagai pasar impor suku cadang mobil terbesar bagi Uni Eropa. Jadi, kalau definisinya kabur, yang pusing bukan cuma birokrat di Brussel, tapi juga para eksekutif yang harus memutuskan pabrik dibangun di mana.
Hawes menilai industri otomotif membutuhkan sinyal politik yang jelas jauh sebelum aturan itu benar-benar berlaku. Ia berharap posisi Inggris bisa dipertegas menjelang forum penting antara Inggris dan Uni Eropa, karena lampiran aturan untuk otomotif dikhawatirkan akan mensyaratkan kendaraan dirakit di wilayah Uni Eropa. Jika itu benar terjadi, produsen mobil di Inggris berisiko tersingkir dari skema manfaat yang sedang disiapkan.
Tekanan untuk memberikan kepastian juga datang di tengah meningkatnya persaingan dari kendaraan listrik murah asal China. Dalam kondisi seperti ini, Inggris dan Uni Eropa justru dinilai perlu menjaga koordinasi, bukan memperlebar area abu-abu yang membuat investasi tertahan. Jika tidak ada kejelasan dalam beberapa tahun ke depan, bayang-bayang ketidakpastian itu bisa membuat industri otomotif Inggris semakin sulit meyakinkan investor untuk terus menaruh modal di negara tersebut.
