Pemerintah Korea Selatan mulai mengambil langkah penghematan energi yang lebih ketat di tengah krisis bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah. Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah penerapan sistem ganjil-genap untuk kendaraan dinas pemerintah, sebuah langkah yang mencerminkan keseriusan Seoul dalam menekan konsumsi minyak saat pasokan global terganggu.
Menurut laporan yang dikutip dari Yonhap, aturan baru tersebut akan mulai berlaku pada 8 April 2026. Pemerintah memberi jeda enam hari sejak tingkat peringatan gangguan pasokan minyak dinaikkan agar masyarakat dan instansi terkait punya waktu menyesuaikan diri. Dengan skema ini, kendaraan berpelat akhir ganjil hanya boleh digunakan pada tanggal ganjil, sedangkan pelat genap hanya diizinkan beroperasi pada tanggal genap.
Kebijakan itu secara khusus menyasar kendaraan pemerintah, namun partisipasi sektor swasta juga didorong meski sifatnya sukarela. Kendaraan pribadi yang tidak mengikuti sistem pembatasan memang tidak langsung dilarang beroperasi, tetapi akses mereka ke lahan parkir berbayar milik pemerintah daerah dan instansi publik akan dibatasi. Contohnya, kendaraan dengan pelat akhir 1 atau 6 tidak bisa parkir di area tertentu pada Senin.
Tidak semua kendaraan masuk dalam aturan ini. Pemerintah Korea Selatan memberikan pengecualian bagi kendaraan listrik dan hidrogen, serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penyandang disabilitas dan perempuan hamil. Kelompok ini disebut mencakup sekitar 25 persen dari total kendaraan, sehingga pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kebutuhan khusus dan transisi energi bersih dalam penerapan kebijakannya.
Sebelum menerapkan skema ganjil-genap, pemerintah Korea Selatan sebenarnya sudah lebih dulu memperketat penggunaan kendaraan dinas sejak 24 Maret 2026. Pada tahap awal itu, seluruh kendaraan pemerintah dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan angka terakhir pelat nomor, dan tiap kelompok dilarang beroperasi pada hari kerja tertentu. Sistem baru yang lebih ketat ini menunjukkan bahwa tekanan pasokan energi memang dinilai semakin serius.
Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan memperkirakan pengetatan sistem penggunaan kendaraan dinas bisa menekan konsumsi minyak tambahan sekitar 37,5 persen, atau setara 17.000 hingga 87.000 barel per bulan. Angka itu cukup besar jika dikaitkan dengan ketergantungan Korea Selatan terhadap impor energi, terutama karena sekitar 70 persen impor minyak negara itu melewati Selat Hormuz.
Krisis ini tidak lepas dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memanas sejak akhir Februari. Serangan terhadap target-target di Iran dan balasan dari Teheran disebut telah memicu blokade de facto di Selat Hormuz, jalur vital bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Akibatnya, ekspor dan produksi minyak kawasan terganggu, lalu harga energi ikut naik.
Dengan menaikkan level kewaspadaan krisis minyak dari tingkat 2 ke tingkat 3 mulai 2 April 2026, Korea Selatan memperlihatkan bahwa masalah ini diperlakukan sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas energi nasional. Penerapan aturan ganjil-genap untuk kendaraan dinas pada akhirnya bukan sekadar soal lalu lintas, melainkan bagian dari strategi bertahan menghadapi tekanan global. Dalam kondisi seperti ini, pelat nomor bukan cuma identitas kendaraan, tapi ikut menentukan seberapa hemat negara bisa bernapas.
