Mahindra & Mahindra menegaskan kembali rencananya untuk mengirim 35.000 kendaraan komersial ringan ke Indonesia pada tahun ini. Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan publik terkait rencana impor kendaraan untuk mendukung operasional Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Berdasarkan laporan media India yang dikutip ANTARA, pesanan tersebut berasal dari perusahaan milik negara Indonesia, Agrinas Pangan Nusantara. Kendaraan yang akan dikirim diproyeksikan digunakan sebagai armada angkut penunjang kegiatan koperasi dalam program KDKMP.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebelumnya sempat menyampaikan bahwa rencana impor total 105.000 kendaraan dari India untuk program tersebut akan ditunda sampai ada keputusan Presiden. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono pada 26 Februari 2026.
Meski begitu, Mahindra menyatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penangguhan pengiriman. Perusahaan juga menyebut telah menerima pembayaran uang muka, sehingga proses pengiriman pesanan masih mengacu pada komitmen awal yang telah disepakati.
Dalam kerja sama dengan Agrinas Pangan Nusantara, Mahindra disebut akan memasok unit Scorpio Pik Up yang diproduksi di pabrik Nashik, India. Model pikap ini dipilih untuk mendukung kebutuhan angkut operasional koperasi di berbagai wilayah Indonesia.
Pihak Mahindra menekankan keunggulan produk tersebut pada kemampuan bekerja di medan dan kondisi operasional yang menantang, sembari menjaga biaya operasional tetap efisien. Narasi ini selaras dengan kebutuhan kendaraan utilitas untuk program berbasis layanan ekonomi desa.
Namun, rencana impor kendaraan dalam jumlah besar ini juga memicu kritik. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan industri otomotif lokal jika tidak dikelola dengan hati-hati, terutama ketika produk impor masuk pada skala yang sangat besar.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) disebut telah menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak impor tersebut terhadap pelaku industri domestik. Usulan penundaan juga mengemuka agar pemerintah dapat mengkaji ulang implikasi ekonomi dan industri secara lebih menyeluruh.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga meminta pemerintah menunda impor mobil dari India. Sikap ini menunjukkan bahwa isu pengadaan kendaraan untuk KDKMP bukan semata urusan logistik, tetapi juga menyentuh kebijakan industri nasional dan keberpihakan pada produksi dalam negeri.
Sampai ada keputusan final pemerintah, dinamika proyek ini masih akan terus dipantau. Yang jelas, Mahindra menyatakan siap mengirimkan 35.000 unit tahun ini, sementara Indonesia masih menimbang kepentingan program koperasi dan perlindungan industri otomotif lokal secara bersamaan.
