Pemerintah Kota Sukabumi mulai mengakselerasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2026. Salah satu langkah awalnya adalah penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dalam jumlah besar sebagai dasar penagihan dan penguatan kepatuhan wajib pajak.
Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Pemkot Sukabumi menyebarkan 111.945 lembar SPPT PBB-P2. Kick off penyebaran dilakukan di Kantor Kelurahan Lembursitu pada 13 Februari 2026, sebagai penanda dimulainya distribusi dokumen pajak ke masyarakat.
Kepala BPKPD Kota Sukabumi Galih Marelia Anggraeni menjelaskan, jumlah ketetapan PBB-P2 tahun ini berada di angka Rp18.604.403.113. Sementara itu, target pendapatan yang tercantum dalam APBD sebesar Rp14.887.130.400.
Meski demikian, Pemkot menaruh harapan lebih tinggi dari target APBD. Galih menyampaikan proyeksi realisasi pendapatan PBB-P2 bisa meningkat signifikan hingga Rp22.816.082.849 apabila berbagai strategi penagihan dan kebijakan pendukung berjalan efektif.
Data pembanding dari tahun sebelumnya turut disampaikan. Pada 2025, pendapatan PBB-P2 Kota Sukabumi tercatat Rp16.297.379.433 dengan jumlah wajib pajak mencapai 108.459. Angka ini menunjukkan basis wajib pajak yang terus bergerak, sekaligus peluang peningkatan penerimaan bila kepatuhan dan cakupan objek pajak diperluas.
Namun, tantangan juga masih besar. Galih menerangkan bahwa hingga tahun lalu, piutang PBB-P2 masih mencapai Rp42.724.447.904. Besarnya piutang menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu mempercepat strategi penguatan penagihan dan perbaikan administrasi pajak.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyampaikan salah satu kebijakan yang akan segera disiapkan untuk mendorong realisasi, yakni penghapusan denda PBB-P2. Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi insentif agar masyarakat lebih terdorong melunasi kewajibannya tanpa terbebani akumulasi denda.
Ayep juga menyinggung evaluasi terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia menilai aspek ini berkaitan dengan optimalisasi data bangunan yang menjadi dasar pajak. Saat ini, luas bangunan kena pajak disebut baru 13,14 persen, sementara total tanah kena pajak mencapai 39.193.400 meter persegi.
Bagi Pemkot, angka-angka tersebut menunjukkan masih ada ruang besar untuk pembenahan pendataan dan perluasan basis pajak. Evaluasi PBG dipandang penting untuk memastikan objek pajak tercatat secara lebih akurat, sehingga kebijakan fiskal daerah bisa ditopang data yang kuat.
Dengan sebaran 111.945 SPPT, rencana penghapusan denda, serta evaluasi PBG, Pemkot Sukabumi menargetkan penerimaan PBB-P2 tidak hanya menyentuh target APBD, tetapi juga mendekati proyeksi Rp22 miliar lebih. Keberhasilan target ini akan sangat bergantung pada kolaborasi perangkat daerah, aparatur wilayah, dan kepatuhan wajib pajak.
