Standar pelaporan keuangan sedang masuk babak baru. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025, perusahaan didorong untuk menyelaraskan sistem pelaporan keuangannya dengan Platform Bersama Pelaporan Keuangan. Tujuannya bukan sekadar merapikan administrasi, tetapi membangun ekosistem data yang lebih terintegrasi dan mudah diawasi.
Dalam keterangan di Jakarta, Managing Partner KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), Indra S. Widodo, menilai regulasi ini dapat meningkatkan daya saing korporasi nasional. Ia melihat kewajiban tersebut sebagai pemicu transformasi menyeluruh pada cara perusahaan mengelola data keuangan, bukan hanya mengganti format laporan.
“Peraturan tersebut bukan sekadar perubahan administratif, melainkan transformasi fundamental bagi profesi akuntan dan dunia usaha,” menjadi garis besar yang ia tekankan. Menurutnya, perusahaan kini didorong memiliki sistem internal yang sanggup menyajikan data secara real-time dan sesuai standar.
Dampaknya terasa pada sisi kredibilitas. Perusahaan yang lebih cepat menata pelaporan digital terintegrasi cenderung punya posisi tawar lebih kuat, terutama ketika berhadapan dengan lembaga keuangan, investor, atau mitra strategis. Dalam praktiknya, kedisiplinan data dan keterlacakan (traceable) akan menjadi “bahasa bersama” yang memudahkan evaluasi kesehatan bisnis.
Indra juga menyorot aspek transparansi. Standarisasi pelaporan membuat investor lebih mudah membandingkan kinerja antarperusahaan karena struktur datanya lebih seragam. Pada saat yang sama, transparansi yang meningkat berpotensi memperluas akses pendanaan—karena kejelasan informasi sering menjadi faktor kunci dalam keputusan investasi.
Digitalisasi proses akuntansi, bila berjalan benar, turut membawa efisiensi. Otomasi dan integrasi bisa memperkecil peluang kesalahan manusia (human error) yang kerap muncul pada proses manual, sekaligus mempercepat sinkronisasi data lintas lembaga. Dengan alur data yang konsisten, proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi.
Namun, standar yang lebih ketat juga berarti tuntutan kepatuhan yang lebih tinggi. Perusahaan perlu memastikan laporan disusun secara andal, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. Artinya, bukan hanya tim finance yang terdampak, tetapi juga tata kelola internal—mulai dari kontrol akses, prosedur persetujuan, hingga audit trail.
Indra mengingatkan bahwa cara pandang perusahaan akan menentukan manfaat yang didapat. Jika PP 43/2025 dianggap hanya beban, implementasinya cenderung setengah hati. Sebaliknya, bila dilihat sebagai strategi penguatan good corporate governance, perusahaan bisa menjadikannya pijakan untuk memperbaiki disiplin data dan proses bisnis sekaligus.
Pada akhirnya, pemerintah diharapkan dapat membangun ekosistem pelaporan keuangan nasional yang lebih terintegrasi melalui standar digital ini. Dalam jangka panjang, fondasi transparansi dan akuntabilitas bukan hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menjadi modal penting untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang siap lebih cepat berpotensi lebih dipercaya oleh investor maupun pemangku kepentingan lain—dan kepercayaan itu sering berujung pada daya saing.
